MEDIAALIF.COM, Batam – Kepala BP Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat secara virtual bersama Komisi VI DPR RI, membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun 2022, di Gedung Pemko Batam.
Pada kesempatan itu, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo, Anggota Bidang Pengembangan Kawasan Investasi, Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam Syahril Japarin, hadir secara langsung di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta Pusat, pada Selasa (8/6/2021).
Wakil Ka. BP Batam menyampaikan Kinerja Pelaksanaan Anggaran BP Batam dan RKP dan RKA BP Batam. “Pelaksanaan anggaran 2021 tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 terhadap roda perekonomian, dan masih berjalannya proses pengadaan dari belanja tambahan yang bersumber dari saldo,” paparnya.
Terkait kinerja ini, dalam sisa waktu tahun 2021, BP Batam akan berusaha untuk mempercepat realisasi penerimaan PNBP, antara lain melalui penagihan piutang dan mempercepat kegiatan yang menghasilkan PNBP.
Lanjut Purwiyanto, dalam tahun 2022, fokus pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi.
“Fokus tersebut sejalan dengan salah satu Fokus Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural,” ujarnya.
Sehubungan dengan itu, dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, BP Batam akan mendukung perkembangan 4 sektor prioritas, yaitu :
- Industri Manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi, seperti industri smartphone, teknologi informasi dan komunikasi juga kedirgantaraan.
- Industri Jasa, seperti maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat dan kapal, shipbuilding dan shipyard, pendidikan & kesehatan internasional, serta financial service khususnya digital financial.
- Kegiatan Pengembangan Logistik, seperti transhipment, e-commerce, warehouse dan infrastructure link.
- Pariwisata yang berfokus pada pembangunan destinasi wisata dan event pariwisata, serta pengembangan industri kreatif (sinematografi).
Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menggelar RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala BP Kawasan Sabang, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. (cc)
