Presiden Batalkan Vaksinasi Berbayar

oleh -27 Dilihat
oleh

JAKARTA,MEDIAALIF.COM – Presiden RI Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu, yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, di Istana Negara Jakarta, Jumat (16/07/2021).

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden memberikan arahan dengan tegas bahwa vaksin berbayar dibatalkan dan dicabut,” ujar Pramono.

Dengan demikian, seluruh vaksinasi tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini, yakni gratis bagi seluruh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden.

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan, di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu gotong royong maupun yang sekarang sudah berjalan digratiskan oleh Pemerintah,” terangnya.

Seskab juga menyampaikan arahan tegas Presiden Jokowi, kepada seluruh jajarannya di Kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

“Presiden telah menegaskan, dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh Kementerian/Lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh Menteri maupun Kepala Lembaga bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus, serta tanpa ada izin dari Presiden.

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.

Presiden juga mengimbau kepada Kementerian/Lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar virus corona. Seskab memperkirakan setiap Kementerian/Lembaga atau Pemda dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, kemudian nanti Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman,” pungkasnya. (BPMI SETPRES/UN)