MEDIAALIF.COM, Batam – Informasi terkini yang beredar di Kota Batam, hampir disemua line tentang janji-janji palsu Wali Kota Batam yang merangkap Ketua BP Batam mencuat kembalii.
Seperti Bebas UWTO, Industri Rendahan, Pembangunan Pasar Induk, Pembenahan TPA, Kemudahan Berinvestasi, Perizinan Indomart, Menciptakan Lapangan Kerja dan lain-lain.
Namun kali ini, menyangkut konsesi Pengelolaan Air Bersih Kota Batam dianggap suatu pembohongan publik oleh DPRD Batam, yang merasa dikibuli.
Awalnya Rudi mengatakan, BP Batam akan mengelola sendiri Air Bersih Kota Batam setelah berakhirnya masa kontrak dari pihak ATB.
“Pada akhir pengelolaannya November nanti, diambil alih BP Batam, tidak ada yang lain-lain, tak ada lelang-lelang lagi. Apakah nanti 100 persen atau ada hal lain, kita belum tahu,” kata Rudi, di gedung Marketing Centre / konferensi pers, Kamis (23/1/2020) lalu.
Dianggap bohong karena tidak terbukti. Akhirnya Ketua DPRD Batam merasa kecewa dan terkesan dibohongi oleh Wali Kota Batam, hingga mengeluarkan kritikan keras terhadap Rudi.
“Sangat kecewa atas ketidak konsistenan Ketua BP Batam dalam statemennya mengenai pengelolaan air bersih di Kota Batam,” papar Nuryanto kepada media, Selasa 8/9/2020.
Nuryanto menyebut, BP Batam dalam keseriusannya ingin mengelola air bersih sendiri, dan akan merekrut ratusan karyawan ATB. Hal ini disampaikan pada saat rapat koordinasi sebelumnya, sehingga DPRD Batam telah mengeluarkan Surat Rekomendasi dukungan.
Tapi ternyata berbeda dengan faktanya, “Apa alasannya dilakukan lelang pada saat konsesi? Bukankah Ketua BP Batam sudah berjanji akan mengelola sendiri air bersih? Tapi sekarang malah di swastakan lagi,” ketusnya.
Politisi PDI-P itu menambahkan, Justru semakin sembraut disaat BP Batam melakukan tender kembali. Bahkan, Nuryanto merasa kaget ketika melihat dan membaca adanya konflik antara ATB dan BP Batam saat ini.
“Terkait tender yang dilakukan oleh BP Batam, saya kira sangat janggal, disamping tidak ada pemberitahuan, ditambah lagi adanya konflik. Tentu sangat merugikan masyarakat banyak,” ungkap orang No. 1 di gedung Dewan itu.
Dalam hal ini, DPRD Kota Batam akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan memanggil pihak BP Batam dengan ATB.
“Saya menegaskan tidak akan membiarkan konflik ini terjadi. BP Batam harus segera menyelesaikannya dalam RDP. Jangan membuat kebijakan secara sepihak. Semua itu harus jelas dan dikaji secara konkrit,” tegasnya.
“Jangan sampai masyarakat menduga ada kepentingan di balik proyek besar ini, dan dimanfaatkan saat momen Pilkada hanya untuk kepentingan golongan,” ucapnya sedikit tegang.
Kian hari semakin tak karuan saja yang disaksikan oleh masyarakat, sehingga menambah kompleksnya persoalan di Kota Batam. “Mau dibawa kemana Batam ini, janji-janji palsu hanya Abok belaka,” ujar beberapa tokoh masyarakat.(red)
