JAKARTA, MEDIAALIF.COM – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku pernah menolak memberikan persetujuan pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang anggarannya di mark up / digelembungkan mencapai 600 persen.
Pengakuan tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier di acara podcast yang diunggah di channel Youtube Deddy, Minggu (13/06/2021).
“Saya enggak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan,” kata Prabowo menolak.
Prabowo mengakui, bahwa dalam Lembaga Pemerintahan memang terdapat potensi melakukan mark up anggaran.
Ia menduga terdapat banyak pihak yang tidak menyukai keputusannya tidak meloloskan pengajuan itu. Lantas Prabowo melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
“Pak, saya enggak mau, Pak, itu kan tanggung jawab saya kepada bapak Presiden, kepada rakyat, kepada sejarah,” katanya.
Dirinya memaklumi bahwa produsen Alutsista ataupun agennya mencari untung dari jual beli Alutsista, sebab hal itu merupakan bisnis.
Meski demikian, ia menolak tindakan yang menggelembungkan anggaran secara tidak wajar dan memuat unsur penipuan.
“Gua enggak mau kalau gila-gilaan,” kata Prabowo.
Dalam waktu yang sama, Prabowo mengatakan pihaknya melakukan negosiasi secara langsung dengan produsen Alutsista.
Selain itu, untuk mencegah godaan melakukan tindak korupsi, Prabowo mengatakan pihaknya akan mengundang Kejaksaam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengauditnya sebelum kontrak efektif.
Wacana belanja Alutsista saat ini tengah menjadi sorotan. Hal itu mencuat setelah dokumen yang memuat tentang rencana belanja Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) untuk tiga matra TNI diketahui oleh publik.
Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024.
Pemenuhan Alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$124.995.000.000 atau setara Rp1.700 triliun. (*)
