Kepemimpinan Indonesia Menghasilkan Deklarasi G20 Bali

oleh -43 Dilihat
oleh

MEDIAALIF.COM,BALI – Kepemimpinan Indonesia pada G20 menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 Bali, meski pada awalnya diragukan banyak pihak.

Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa dalam penyusunan deklarasi berjumlah 52 paragraf tersebut, penyikapan perang di Ukraina merupakan hal yang paling alot dan sangat diperdebatkan.

“Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat alot sekali, dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah,” ujar Presiden di media center Bali International Convention Center, Kab. Badung, Prov. Bali, Rabu (16/11/2022).

Presiden melanjutkan, perang Ukraina telah mengakibatkan penderitaan masyarakat, dan memperberat ekonomi global yang masih rampuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global.

G20 Bali telah menghasilkan beberapa hasil konkret, antara lain terbentuknya pandemic fund sampai hari ini terkumpul 1,5 miliar dolar AS.

Kemudian pembentukan dan operasionalisasi resilient and sustainability trust di bawah Dana Moneter International (IMF) sejumlah 81,6 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis.

“Juga energy transition mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Programme sebesar 20 miliar dolar AS,” jelas Presiden.

Di samping itu, juga dihasilkan komitmen bersama, setidaknya 30 persen dari daratan dunia dan 30 persen lautan dunia dilindungi di tahun 2030.

“Ini sangat bagus, dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50 persen tahun 2040 secara sukarela. Saya kira hasil yang konkret itu, meskipun banyak sekali sebetulnya hasil-hasil yang lainnya,” tutur Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden saat menyampaikan pernyataan pers, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (setpres)