MEDIAALIF.COM,Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polkam, membentuk 7 desk program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tadi baru saja kami dari jajaran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dan Badan-Badan yang melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan terkait program prioritas Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo. Ada tujuh desk yang dibentuk dengan leading sector masing-masing Kementerian dan Lembaga,” ujar Menko Polkam usai rapat di Jakarta, Senin (4/11/2024).
Pertama, Desk Pilkada dengan leading sector dari Menteri Dalam Negeri. Kedua, Desk Pencegahan atau Penyelundupan dengan leading sektor dari Kementerian Polkam. Ketiga, Desk Pemberantasan Narkoba dan yang keempat, Desk Penanganan Judi Online dengan leading sektor Kapolri.
Kelima adalah Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dengan leading sector Jaksa Agung. Terakhir yang ketujuh, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dengan leading sektor yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN.
Sebagaimana diketahui, kata Menko Polkam, Desk Judi Online sudah bergerak dengan kecepatan yang penuh. Selain itu, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi juga sudah melakukan kegiatan-kegiatannya dengan kecepatan tinggi dan telah berhasil mengungkap beberapa kasus-kasus besar.
Desk Pilkada sudah berjalan dikomandoi Mendagri untuk memastikan Pilkada ke depan dapat berjalan lancar, jujur dan adil, serta mencapai target indeks demokrasi Indonesia (IDI) untuk tahun 2025, pada angka 81,69 sampai dengan 85,23. Sementara untuk desk lainnya tidak lama lagi akan segera memberikan laporan dan capaian-capaiannya.
“Intinya bahwa tujuh desk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi untuk memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan bisa berjalan lancar. Sehingga ekonomi kita tumbuh, PDB meningkat, dan ujungnya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Mantan Kepala BIN ini menyampaikan, 7 Desk tersebut akan langsung bekerja pada hari ini dan diberi tenggat waktu 3 bulan. Namun, bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan.
“Kami mohon doa dan dukungan rakyat bangsa Indonesia agar semua dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sukses sebagaimana harapan dari kita semua,” ucap Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan.
Hadir dalam rapat, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit P…
…dan Sestama BIN Letjen TNI Djaka Budhi Utama, Kepala BSSN Letjen Purn. Hinsa Siburian, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Ka BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, Ka BPKP M. Yusuf Ateh, Ka BNN Komjen Pol. Marthinus Hukom, Ka Bakamla Laksdya TNI Irvansyah, Ka PPATK Ivan Yustiavandana, dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani.
