MEDIAALIF.COM,Jakarta – Pasca demo, Presiden Prabowo kumpulkan para Ketua Umum Partai di Istana Negara. Isue demo yang memicu rakyat mencuat atas sikap anggota DPR yang tidak layak, menjadi topik utama, Minggu (31/8/2025).
Para ketua umum partai yang hadir, diantaranya :
- Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri
- Ketua MPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani
- Waketum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
- Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
- Ketum PAN Zulkifli Hasan
- Ketum NasDem Surya Paloh
- Ketum PKB Muhaimin Iskandar
- Sekjen PKS M Kholid.
Juga hadir Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Dan kesepakatan 8 poin sbb :
- Pimpinan DPR Sepakat Cabut Tunjangan Anggota DPR.
Presiden RI telah menerima laporan dari para ketum partai terkait gejolak yang terjadi di masyarakat. Ketua umum partai politik itu juga telah memberi sanksi kepada anggotanya yang dianggap mencederai perasaan rakyat.
“Menyikapi aspirasi murni masyarakat luas, saya menerima laporan dari ketua umum partai bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR, mulai hari Senin, 1 Sep 2025, yang telah menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru,” kata Prabowo.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tutur Prabowo.
- Jamin Pemerintah Dengar Aspirasi Murni Rakyat.
“Saya Presiden Republik Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ucapnya.
“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan, dan dilakukan dengan cepat, transparan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” terangnya.
- Minta Panglima TNI-Kapolri Bertindak Tegas ke Perusuh.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19, dan UU 9 tahun 1998. Namun demonstrasi yang diwarnai kericuhan, negara bisa melakukan tindakan tegas jika terjadi tindakan pelanggaran hukum,” tegasnya.
“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai, pasti didengar/dicatat, dan ditindaklanjuti,” tutur Prabowo.
- Perusak Fasilitas Umum sama dengan Penghambur Uang Rakyat.
“Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada Pemerintah. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, kami bertekad untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat kecil, rakyat paling tertinggal,” harap Prabowo.
- Anggota DPR yang Bikin Pernyataan Keliru Dicopot.
Presiden Prabowo menyebutkan, anggota yang keliru dalam bersikap akan dicabut dari keanggotaan DPR RI. Ia menekankan supaya anggota DPR RI lebih peka dan selalu berpihak kepada rakyat.
- Singgung Ada Gejala Makar dan Terorisme.
Prabowo mengatakan situasi ricuh saat ini sudah ada yang mengarah ke makar dan terorisme. Dia meminta agar pelaku ditindak tegas.
“Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan melawan hukum, bahkan mengarah kepada makar dan terorisme, tentu tidak akan ditolerir oleh aparatur negara,” tegasnya.
- Minta Pimpinan DPR
Undang Mahasiswa.
Prabowo, merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, menyatakan telah meminta pimpinan DPR mengundang kelompok Mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi. Pintu DPR harus terbuka untuk masyarakat, begitu juga dengan jajaran Kementerian.
- Ajak Masyarakat Tak Lakukan Penjarahan.
Prabowo mengatakan, aparat keamanan akan melindungi rakyat dan menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat. Mari kita jaga bersama secara cermat agar terhindar dari niat terselubung, terutama sikap/sifat propaganda yang tidak baik demi kemajuan Bangsa Indonesia. (**)
