JAKARTA,MEDIAALIF.COM – Rencana penjualan vaksin Covid-19 atau vaksin berbayar oleh perusahaan milik negara (BUMN) PT. Kimia Farma, menuai kritikan pedas dan tantangan dari berbagai kalangan masyarakat banyak khususnya para pihak berkompeten di bumi Kartini.
Saiful Anam adalah pakar hukum Tata Negara dan Dosen Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas), salah satu tokoh yang menentang rencana Menteri BUMN Erick Thohir, yang disebut-sebut menginginkan adanya vaksin berbayar bagi masyarakat.
Menurut dosen tersebut, vaksin berbayar menjadikan BUMN keluar dari relnya. Seharusnya, BUMN memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services). Jangan malah beralih berbisnis kepada masyarakat yang sudah tiada berdaya.
“Saya kira ini bisa menjadi batu sandungan terhadap fungsi BUMN, yakni harusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan berbisnis. Mereka kan public services (pelayanan kepada masyarakat) bukan berbisnis,” ujarnya disela kegiatan bersama awak media nasional (13/07/2021).
Lanjut Saiful Anam, sebaiknya stop rencana vaksin berbayar itu. BUMN jangan berbisnis melalui vaksin. Karena tentu ini akan mencoreng nama baik Presiden Jokowi.
“Vaksin berbayar justru hanya akan menambah sengara rakyat ditengah pandemi saat ini. Karena beban masyarakat saat mewabahnya corona sangat tinggi. Roda perekonomian pun nyaris lumpuh. Para pengusaha banyak yang menjerit dengan kondisi saat ini,” ungkapnya.
Selain itu, publik akan bertanya-tanya siapakah yang menyarankan adanya vaksin berbayar ini. Dia menduga, menteri BUMN Erick Thohir atau bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin yang mengusulkan vaksin berbayar ini.
“Kalau benar yang bersangkutan yang menyarankan, maka saya kira layak keduanya untuk dicopot. Karena Presiden sejak awal dengan tegas mengatakan, bahwa vaksin adalah gratis dan tidak diperjual belikan kepada masyarakat,” jelas Saiful Anam. (tim)
